Hendrikus Adam |
[Penulis, Aktivis Walhi Kalimantan Barat]
Kabut asap menjadi istilah yang kerapkali kita dengar akhir-akhir ini.
Juni 2012 lalu, sejumlah media massa kembali
memberitakan hebatnya kabut asap hingga menyelimuti gedung kembar ’pencakar
langit’ Petronas di Kuala Lumpur,
Malaysia.
Gedung tertinggi di dunia dengan 88 lantai ini menjadi fokus pemberitaan
sejumlah media terkait fenomena buruknya kondisi lingkungan yang berkembang
sejak sebulan terakhir karena polusi asap yang disinyalir berasal dari Indonesia.
Persoalan lingkungan yang dikenal dengan kabut asap ini, sebetulnya
bukan fenomena baru di negeri kita. Setidaknya sekitar tahun 1997/1998 kabut
asap hebat menjadi bencana nasional yang turut ’mengusik’ perhatian serius
dunia internasional dan buah dari kondisi ini dimana Indonesia malah mendapat penilaian
sebagai negara ’pengekspor’ asap. Bahkan hingga tahun 2005/2006 kabut asap juga
menyita perhatian publik. Selanjutnya akhir-akhir ini, kabut asap kembali
menyelimuti wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, bahkan hingga
lintas negara. Menariknya, kabut asap yang menjadi perbincangan publik Juni
lalu tidak bertepatan dengan musim membuka lahan pertanian (ladang) dengan cara
membakar oleh petani peladang. Fakta ini sekaligus membantah tuduhan yang
selama ini menjadikan peladang sebagai biang kabut asap. Lantas, dari mana
sumbernya?
Melihat sumber kabut asap umumnya terjadi karena intervensi manusia
(baik disengaja maupun tidak disengaja) melalui pembukaan maupun pembersihan
lahan dengan cara membakar. Sangat kecil kemungkinan terjadi karena faktor
alam. Namun demikian, siapa dalangnya dan bagaimana prosesnya seringkali
menjadi debat panjang yang tak bertepi. Kesukaran dalam menentukan pelaku
penyebab kabut asap secara tegas ini kemudian berimbas pada mandulnya penegakan
hukum lingkungan hidup di negeri ini.
Dalam banyak pandangan kalangan elitis, masyarakat lokal pedesaan yang
membuka lahan untuk pertanian (ladang) seringkali menjadi pihak tertuduh yang
cenderung ‘dikambinghitamkan’ sebagai biang kabut asap. Namun demikian tuduhan
ini tidak sepenuhnya bisa diandalkan karena dibalik kedekatan emosional warga
lokal secara langsung, terdapat kearifan mengelola sumber daya alam yang masih
hidup dan dihidupi sebagian besar komunitas masyarakat adat.
Di masyarakat suku Dayak dan atau komunitas masyarakat adat di Kalimantan misalnya, memiliki keyakinan bahwa sumber daya
alam sebagai bagian dari hidup dan kehidupan mereka. Pengalaman dan keyakinan
hidup sebagai bagian dari sistem nilai yang mengakar ini melahirkan sikap hidup
untuk tetap bijak dalam memberlakukan lingkungannya demi keseimbangan, termasuk
dalam hal pembukaan lahan pertanian (ladang) dengan cara membakar yang
dilakukan sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian Institut
Dayakology terhadap tradisi lisan dayak, mencatat kearifan lokal masyarakat
adat dalam hal pengelolaan sumber daya alam dengan tujuh prinsip meliputi; 1)
berkesinambungan, 2) keragaman, 3) subsistem (untuk kebutuhan sendiri), 4)
kebersamaan, 5) tunduk pada hukum adat, 6) tidak mengenal zat kimia, dan 7)
selalu ditandai ritual (Majalah KR, Januari 2000).
Pengalaman dari (hukum) adat capa molot terhadap Kadis Kehutanan
Kalbar (Ir. Karsan Sukardi) ditahun 1997 karena menuduh peladang berpindah
sebagai penyebab kebakaran hutan dan bencana kabut asap menarik untuk menjadi
pelajaran. Dari kasus ini bisa dipetik pengalaman berharga, betapa tuduhan
miring sebagai biang kabut asap yang cenderung dialamatkan pada warga pedesaan
khususnya peladang masih terlalu dini dan kurang beralasan.
Bahwa aktivitas pembakaran lahan untuk kepentingan apapun berkontribusi
menyumbang emisi di atmosfer tentunya realitas ini tidak bisa dibantah.
Karenanya, pastilah sumber penyebab kabut asap begitu beragam dan kompleks.
Namun demikian, yang tak kalah penting dilihat adalah seberapa besar suatu
aktivitas berkontribusi terhadap akumulasi polusi udara dari kabut asap?
Hal menarik lainnya adalah fenomena kabut asap yang selama ini
cenderung dianggap sebagai hal yang biasa. Oleh karena dianggap hal yang biasa,
warga pada umunya seringkali menganggapnya sebagai suatu kondisi yang wajar dan
terkesan tidak perlu direspon reaktif. Demikian juga negara melalui pemerintah,
terkesan menilai fenomena kabut asap sebagai suatu yang biasa-biasa pula. Bila
terus berlarut seperti ini, maka kondisi demikian tentu tidak akan pernah
menguntungkan bagi upaya pemajuan penegakan hukum dan pemulihan lingkungan yang
bebas dari kabut asap.
Berbeda dengan negara tetangga, pemerintah setempat selalu aktif
memberikan respon terutama berkenaan dengan kiriman asap yang disinyalir
berasal dari Indonesia.
Terlepas dari aspek politis, komplain dunia internasional melalui pemerintah
negara setempat dapat dipahami sebagai bentuk tanggungjawab sosial suatu rezim
memberi perlindungan bagi warganya dari potensi situasi lingkungan yang buruk
akibat polusi di atmosfer. Pada sisi aspek pemenuhan hak dasar (HAM), rasa
keberatan yang dilakukan dapat dipahami sebagai bentuk tanggungjawab
kemanusiaan. Respon dunia internasional tentu tidak mesti dinilai negatif.
Sebaliknya mestinya dapat direspon secara bijak, sekaligus boleh dijadikan
refleksi dan pelajaran berharga untuk berbenah guna menumbuhkan komitmen maupun
sinergi bersama agar negeri ini dipulihkan dari (sebagai) sumber dan bencana
kabut asap.
Sebaliknya, sikap ’diam’ warga atas fenomena kabut asap selama ini
sedianya juga tidak dijadikan legitimasi negara melalui pemerintah dan multi
pihak lainnya untuk tidak berbuat sesuatu demi lingkungan yang baik dan sehat.
Sebagai hal yang dianggap biasa, harus disadari bahwa kabut asap telah
berkontribusi mempengaruhi kondisi lingkungan dan tingkat kesehatan, sosial
budaya, ekonomi dan transportasi maupun situasi politik di masyarakat.
Bila melihat sejumlah kejadian kebakaran sejak 1990an hingga kini,
faktor penting yang berkontribusi menjadi penyulut kabut asap selama ini adalah
pembersihan lahan yang terjadi di sejumlah areal konsesi perkebunan skala besar
dengan cara membakar. Memang dalam satu sisi, pembukaan lahan dengan cara
membakar bagi korporasi adalah cara yang sangat murah. Sejumlah kasus dan
kejadian pembakaran lahan yang berkontribusi menyebabkan kabut asap di areal
perkebunan skala besar ini nyaris tak tersentuh hukum. Pada tataran inilah
kemudian benang kusut kabut asap menjadi fenomena.
Di Kalimantan Barat misalnya, hingga saat ini
belum ada sanksi tegas terhadap pelaku pembakar lahan (korporasi) dalam membuka
lahan. Kalaupun pernah di proses hukum seperti PT. Buluh Cawang Plantition
(BCP) dan PT. Wilmar Sambas Plantation (WSP) sekitar tahun 2007 melalui
Pengadilan, namun kandas pada proses akhir perkara. Selanjutnya di sejumlah
lokasi perkebunan lainnya pada tahun 2011 terjadi kebakaran lahan di areal
perkebunan sawit meliputi; PT. Sintang Raya di Kabupaten Kubu Raya, PT. LG
Internasional di Dusun Engkuning, Kabupaten Sekadau dan di PT. Peniti Sungai
Purun (PSP) di Kabupaten Pontianak. Ketiga tempat ini telah nyata-nyata terjadi
kebakaran di arealnya. Bahkan kebakaran lahan sawit di kampung Engkuning malah
menjorok hingga ke perkebunan karet produktif warga.
Data Walhi Kalbar per 8 April 2011 menemukan
sedikitnya terdapat titik 19 titik api yang tersebar di beberapa kabupaten yang
meliputi Sambas, Bengkayang, Kubu Raya, Kabupaten Pontianak, Sintang, Landak
dan Sanggau. Per 20 Juni 2012, Walhi Kalbar kembali mencatat sebanyak 36 titik
api tersebar di delapan wilayah kabupaten masing-masing; Sambas (13 titik),
Bengkayang (4 titik), Pontianak (4 titik), Kubu Raya (5 titik), Landak (2
titik), Kapuas Hulu (3 titik), Ketapang (3 titik), Kayong Utara (2 titik).
Sebagian besar diantara titik api ini berada di sekitar konsesi perkebunan.
Terbaru per 31 Juli 2012, sebanyak 61 titik api tersebar di Kalimantan Barat.
Sebanyak 34 titik diantaranya berada pada 31 konsesi perusahaan perkebunan yang
tersebar di sembilan kabupaten yakni Bengkayang (2 perusahaan), Landak (5
perusahaan), Sanggau (4 perusahaan), Sekadau (1 perusahaan), Sintang (9
perusahaan), Ketapang (2 perusahaan), Kubu Raya (5 perusahaan), Kapuas Hulu (2
perusahaan) dan Kayong Utara (3 perusahaan).
Terjadinya kebakaran lahan di perkebunan
menjelaskan bahwa memang hukum masih belum menjadi panglima yang dapat
diandalkan untuk memberikan efek jera atas pembakar lahan penyebab kabut asap.
Peran pemerintah untuk melakukan antisipasi hingga pada proses penanganan
kebakaran lahan lebih bersifat reaktif. Fenomena ini juga sebagai bukti masih
lemahnya komitmen pihak perusahaan mengelola managemen yang baik khususnya
dalam upaya antisipasi kebakaran lahan. Lemahnya penegakan hukum atas pelaku kebakaran
lahan adalah wujud dari tidak optimalnya peran negara. Hal ini pula menjadi
indikasi bahwa upaya maupun komitmen proteksi untuk mengantisipasi terjadinya
kebakaran masih sangat lemah dalam managemen pengelolaan perusahaan.
Sesungguhnya, landasan hukum melalui Peraturan
Daerah No. 6 Tahun 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
Provinsi Kalimantan Barat dan Pergub Kalimantan Barat No. 103 Tahun 2009
tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan di Provinsi Kalbar telah mengatur hal tersebut. Demikian halnya
dalam UU Perkebunan Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, UU Kehutanan nomor
41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Menteri Pertanian nomor:
26/permentan/ot.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan,
Keputusan Menteri Pertanian nomor 357/kpts/hk.350/5/2002 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan juga tidak membenarkan adanya pembukaan lahan
dengan cara pembakaran. Ancaman sanksi 10 tahun penjara dengan denda 10 milyar
sebagaimana diurai pasal 26 Undang-undang 18 tahun 2004 tentang Perkebunan
menanti.
Melihat lemahnya tindakan tegas terhadap pelaku
penyebab kabut asap yang terus terjadi, barangkali aparat penegak hukum kita
perlu belajar dari proses penanganan dan penegakan hukum terhadap perusahaan
perkebunan yang terbukti melakukan pembakaran lahan di Riau tahun 2000. Dalam
hal ini, dua perusahaan perkebunan yaitu PT. Jatim Jaya Perkasa dan PT. Adei
Plantation divonis bersalah oleh pengadilan.
Kabut asap memang sering membuat sejumlah pihak
kalang kabut, bahkan saling lempar tanggungjawab. Sinergisitas antar berbagai
pihak memang sangat penting, demikian pula komitmen maupun upaya hukum untuk
menghentikan bencana asap dengan menindak pelaku pembakaran lahan mesti menjadi
perhatian bersama semua pihak. Semoga saja ke depan Indonesia tidak lagi di cap
sebagai negeri pengekspor asap, namun bijak dan santun dalam mengelola
lingkungannya.
*) Naskah ini terbit di Majalah Kalimantan Review (KR) edisi September 2012.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar