Bapak Presiden Republik Indonesia.
Melalui naskah (surat) ini, sebagai bagian dari anak bangsa, warga di pelosok
negeri Borneo, saya menyampaikan asa dan kegelisahan, memohon penyelesaian atas
kasus yang sedang dihadapi saudara kami petani dari Desa Betung Kecamatan Lubuk
Keliat Kabupaten Ogan Ilir beserta sejumlah aktivis lingkungan hidup yang saat
ini menjadi korban ketidakadilan serta korban ketidakprofesionalan aparat
penegak hukum (kepolisian) di negeri ini.
Sebagaimana diketahui, Selasa tanggal 29 Januari 2013 lalu terjadi penangkapan dan penganiayaan terhadap Anwar Sadat (Direktur WALHI Sulsel) oleh pihak Kepolisian Sumatera Selatan. Sekitar 25 orang korban lainnya yakni Dedek Chaniago dan Doni Agustian yang juga aktivis Walhi Sumsel beserta sejumlah petani turut menjadi korban.
Peristiwa ini terjadi saat saudara kami Anwar Sadat bersama rekan aktivis lingkungan hidup lainnya mendampingi para petani menuntut keadilan atas pengerusakan mushola dan penangkapan yang disertai penganiayaan terhadap beberapa petani di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 25 Januari 2013 lalu yang memperjuangkan hak atas lahan yang dirampas PTPN VII unit Cinta Manis.
Sebagaimana diketahui, Selasa tanggal 29 Januari 2013 lalu terjadi penangkapan dan penganiayaan terhadap Anwar Sadat (Direktur WALHI Sulsel) oleh pihak Kepolisian Sumatera Selatan. Sekitar 25 orang korban lainnya yakni Dedek Chaniago dan Doni Agustian yang juga aktivis Walhi Sumsel beserta sejumlah petani turut menjadi korban.
Peristiwa ini terjadi saat saudara kami Anwar Sadat bersama rekan aktivis lingkungan hidup lainnya mendampingi para petani menuntut keadilan atas pengerusakan mushola dan penangkapan yang disertai penganiayaan terhadap beberapa petani di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 25 Januari 2013 lalu yang memperjuangkan hak atas lahan yang dirampas PTPN VII unit Cinta Manis.
Peristiwa terkait sengkarut yang bermuara pada persoalan
agraria yang kembali terjadi kali ini kian menguatkan bahwa penegakan hukum
oleh aparat melalui pendekatan keamanan masih menjadi persoalan yang harus
disikapi dan dibenahi segera. Karenanya, tindakan tegas dan segera oleh Bapak
Presiden selaku pemimpin di republik ini sebagai mana kewenangan untuk
penegakan keadilan bagi para korban dan pemulihan hak atas lahan bagi petani
menjadi penting dan mendesak. Tindakan tegas dan segera tentu menjadi
penantian, karena kami sudah bosan dengan cara-cara ‘kompromi’ aparat selama
ini terhadap perampasan hak-hak rakyat yang justeru menambah penderitaan yang
berlarut.
Aparat penegak hukum (kepolisian) dan sejenisnya hendaknya
tidak ditempatkan sebagai ‘pembantai’ rakyat, melainkan harus tetap diletakkan
sebagaimana mestinya yakni sebagai pelindung, pengayom maupun pelayan
masyarakat.
Kepada segenap komponen bangsa, khususnya rakyat negeri ini,
bahwa kejadian yang bergulir menjelaskan bahwa petani kecil memang rentan
menjadi korban ketidakadilan yang sangat mungkin akan terus terjadi. Karenanya,
sikap kompak harus tetap hidup dan dihidupi untuk melawan kesewenang-wenangan
dari manapun sumbernya.
Demikian surat
ini disampaikan. Besar harapan, asa dalam surat
ini juga tersampaikan kepada sejumlah pemimpin seperti; Kepala Daerah baik
provinsi maupun kabupaten beserta pernagkatnya, pihak kepolisian, serta seluruh
aparat penegak hukum di negeri ini. Sedianya, tugas yang diemban maupun
wewenang yang dimiliki dipergunakan dengan baik tanpa ada penyalahgunaan,
apalagi hingga harus menjadikan rakyat sebagai tumbal. Ketidakadilan dan tindakan arogan aparat harus dihapus dari muka bumi.
Selamat bekerja untuk Bapak Presiden beserta segenap jajarannya. Pulikhan Indonesia, utamakan keselamatan rakyat.
Salam dari Tanah Borneo,
Hendrikus Adam
Warga Kalimantan
Barat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar